Riwayat Politik

Saturday, June 2, 2018

Parpol Teroris

Leave a Comment


Kemajuan demokrasi tak bisa lepas dari peran strategis pilar demokrasi. Salah satu pilar demokrasi yang berperan penting dalam demokrasi Indonesia adalah pers. Melalui media massa dalam bentuk online, cetak maupun elektronik masyarakat mendapatkan informasi. Karenanya penyerangan oleh kader PDIP terhadap salah satu media tidak bisa dibiarkan saja.

Anarkisme dan teror terhadap pers yang dilakukan kader PDIP bukan kali ini saja, sebelumnya juga pernah dilakukan terhadap salah satu station TV. Aneh bila pihak berwajib terus membiarkan partai berkuasa berbuat sesuka hatinya. Pembiaran oleh aparat penegak hukum bukan hanya menciderai hukum kita akan tetapi merusak demokrasi yang sedang kita bangun.

Saya menghimbau rakyat Indonesia agar tidak memilih partai yang bertindak anarkis. Sikap anarkis bukanlah cerminan partai politik yang sehat, partai politik harusnya menjadi contoh bagi rakyat dalam berdemokrasi. Kritikan harus dibalas dengan argumen bukan main hakim sendiri. Lagipula apa yang disampaikan bukan kritikan akan tetapi fakta, harusnya mereka senang diberitakan demikian karena hal itu motivasi bagi elit agar tidak makan gaji buta.

Bila kejadian penyerangan ini dibiarkan saja maka nantinya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dijamin UUD 45 bakal lenyap. Kebebasan pers semakin terancam dan ini teroris yang sama menakutkan dengan pembom bunuh diri. Bagaimana mungkin menjadi penafsir Pancasila bila anggota partainya bersikap tidak pancasilais. PDIP telah menebar teror melalui serangan tersebut, maka jangan salahkan bila muncul opini bahwa partai peneror ya PDIP.

Belakangan ini PKS yang dituduh sebagai partai pendukung teroris. Hal itu disebabkan oleh pembelaan PKS terhadap HTI. Namun dengan kasus penyerangan PDIP terhadap pers, partai mana yang layak disebut sebagai partai penebar teror atau partai teroris, PKS atau PDIP?

Kita harus berani jujur dalam menilai, HTI yang dianggap bertentangan dengan Pancasila telah dibubarkan. Lalu bagaimana dengan para peneror yang berbuat anarkis, apakah masih pantas diikutkan dalam pemilu mendatang? Beranikah Jokowi membubarkan PDIP sebagaimana Jokowi membubarkan HTI. Bila HTI yang tidak pernah anarkis dibubarkan, bagaimana dengan parpol yang anarkis, masihkah dilindungi? 

Read More

Sunday, May 20, 2018

Alasan Demokrat Tolak Koalisi Dengan Gerindra

Leave a Comment
Source
Pertemuan dua tokoh muda asal dua parpol berbeda dianggap sebagai komunikasi awal membangun koalisi pilpres 2019. Barangkali banyak pula yang berharap agar kedua parpol tersebut benar-benar berkoalisi namun harapan itu bisa jadi mimpi belaka. Pasalnya tawaran Gerindra kepada Demokrat tak seelok tawaran Jokowi pada Demokrat. Itu artinya pertemuan tersebut hanya menghasilkan tanpa hasil.

Meski AHY putra sulung SBY akan tetapi keputusan politik tetap ditangan SBY. Tak seorangpun didalam internal keluarga Cikeas maupun internal Demokrat yang berlainan sikap dengan SBY, kalaupun berlawanan dengan SBY itu sikap personal bukan sikap partai. Seharusnya publik sudah bisa menebak mengapa mantan atasan SBY di militer yang diutus Jokowi untuk menjumpai SBY.

Publik juga harusnya kenal dengan langkah-langkah politik SBY yang gemar mengangkat keluarga dari pada orang lain meskipun orang lain tersebut lebih baik. SBY juga sangat yakin PAN dan PKB merupakan parpol yang akan selalu bersama demokrat bila ikut pilpres 2019. Komposisi ini berarti lebih besar dibandingkan Gerindra sehingga tak mungkin Demokrat mau menjadi cawapresnya Prabowo, kecuali Prabowo mundur dan capres ditentukan kemudian.

Koalisi Gerindra-Demokrat bisa terjadi apabila Gerindra mau mengalah, yang artinya Prabowo batal nyapres. Namun bila Prabowo tetap sebagai capres maka mustahil SBY mau berkoalisi dengan Gerindra. Bagi SBY lebih baik menjadi penonton pada pilpres 2019 dari pada mengikuti aturan main Prabowo. Kans anaknya pada 2024 lebih besar, saat itu Jokowi dan Prabowo dipastikan tidak lagi menjadi capres. 

Jabatan menteri untuk AHY dipastikan akan diberikan Jokowi bila SBY tidak memihak, kalaupun memihak harus dalam barisan Jokowi. Pertemuan AHY-Sandi hanya komunikasi politik pemimpin 2024, koalisi Gerindra-Demokrat pada saat itu akan menyandingkan AHY-Sandiaga. Jadi bukan koalisi 2019, karena 2019 SBY sedang melihat posisi aman bagi kepentingan Cikeas.

Cukup sudah pengalaman pilkada DKI Jakarta yang memaksa SBY berbicara ke publik soal kasus Antasari. Konon lagi bila mendukung Prabowo, bisa-bisa SBY setiap hari akan berhadapan dengan berbagai kasus semasa ia menjadi Presiden. Mulai Century, Hambalang, Antasari dan kasus lain yang terkait keluarga Cikeas. Kasus-kasus tersebut bisa memaksa SBY untuk tidak berkoalisi dengan Prabowo.

Karenanya peluang koalisi Gerindra-Demokrat adalah utopia, kalaupun SBY mau berkoalisi dengan Gerindra pastilah atas titah Jokowi. Itu artinya koalisi kepura-puraan belaka. Nah, itulah sebab-sebab Demokrat sulit berkoalisi dengan Gerindra. Pertama soal tradisi keluarga Cikeas yang sulit memberikan kekuasaan pada orang lain, kalaupun orang lain tersebut berkuasa harus patuh pada Cikeas. Kedua, Gerindra telah memilih Prabowo sebagai capres sementara SBY ingin dia yang tentukan siapa capres. Ketiga, tekanan Jokowi pada SBY akan menyulitkannya sehingga SBY memilih netral dalam pilpres. 



Read More

Wednesday, May 16, 2018

Negara Jangan Jadi Teroris Baru

Leave a Comment

Kita semua sepakat bahwa tak boleh ada kelompok atau yang lebih besar dari kelompok menjadi pelaku teror. Teroris dalam skala apapun harus dilawan tak terkecuali bila negara menjadi salah satu pelakunya. Itu artinya tidak boleh ada pihak yang paling berhak atas nasib orang lain apalagi bila orang tersebut tidak bersalah. Belakangan ini teroris sedang diperbincangkan setelah aksi-aksi mereka dibeberapa tempat di Indonesia.

Mereka melakukan aksi bom bunuh diri namun sayangnya tak jelas apa tuntutan mereka. Ketidakjelasan tuntutan mereka bisa melebarkan target operasi dalam pemberantasan teroris. Lalu bagaimana pihak keamanan dapat mengklaim bahwa mereka bagian dari jaringan teroris tertentu. Objek yang diserang juga berbeda, ada Gereja dan markas kepolisian didaerah. Satu hal yang harus kita sepakati pula bahwa pelaku teror bukan dari agama tertentu dan bisa saja pelaku tak beragama atau tak bertuhan.

Lalu munculnya wacana pengesahan UU anti teroris atau penerbitan Perppu anti teroris. Sebelum salah satu regulasi itu dijadikan alat untuk menangkapi bahkan membunuh orang yang tak bersalah, alangkah baiknya pemerintah mengevaluasi kinerja badan intelijen kita. Evaluasi harus dimulai dari siapa pelaku atau tokoh intelektual dibalik penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Intelijen juga harus mengungkap siapa pelaku dan dalang penganiayaan para pemuka agama.

Pada peristiwa Mako Brimob dan Bom Gereja, sangatlah jelas intelijen telah gagal mengantisipasi. Kegagalan yang harus dibayar mahal dengan korban jiwa tak bersalah. Kelalaian atau kecerobohan intelijen kita juga berakibat pada ketidaktenangan masyarakat dalam menjalankan aktifitas terutama ibadah. Muncul pula kebencian atas nama agama karena target yang diserang umumnya rumah ibadah. Dalam hal ini Islam yang paling sering disalahkan.

Intelijen harusnya dapat meminimalisir sebuah peristiwa kecuali mereka ikut dalam permainan tersebut. Intelijen kita harusnya dapat mengkalkulasi potensi serangan teror, inikan menjadi aneh ketika selang sehari gereja diserang bom keesokan harinya malah markas polisi yang diserang. Sungguh memalukan bila intelijen tidak mengetahui bahwa target selanjutnya polrestabes Surabaya. Kiranya teror bom bukan baru pertama kali terjadi apalagi ada pelaku yang sudah tertangkap sehingga tidak ada alasan intelijen tidak ada data.

Bila Perppu diterbitkan dengan kemampuan intelijen yang sangat bobrok tersebut, bisa saja rakyat Indonesia tak bersalah menjadi korban penangkapan maupun tembak densus 88. Barangkali kita perlu diingatkan dengan beberapa peristiwa masa lamapu dimana rakyat menjadi korban karena data intelijen yang salah, tidak terukur bahkan cenderung pukul rata. Sebut saja peristiwa simpang KKA Aceh Utara, talang sari, tangjung priok dan lain-lain. Karenanya yang paling krusial dan urgen dilakukan ialah pembenahan badan intelijen kita. Mengembalikan khittah intelijen sebagai alat negara bukan alat kekuasaan apalagi segelintir orang.

Aksi teror yang terjadi di Indonesia bukan baru pertama kali sehingga yang harus dibenahi biro intelijen kita. Konsekuensi dari buruknya kinerja intelijen telah kita rasakan sejak dahulu hingga kini. Jadi yang terlalu semangat menjadikan RUU anti teroris menjadi UU atau menerbitkan Perppu sebaiknya berpikir ulang. Jangan sampai negara menjadi teroris dengan regulasi yang menggunakan pasal-pasal karet, ingatlah bahwa hukum kita masih mengikat kebawah namun longgar keatas. Harus dipahami bahwa tugas negara ialah melindungi segenap rakyat Indonesia bukan malah menakutinya.

Read More

Sunday, May 13, 2018

Menakar Peluang Oposisi di Indonesia

Leave a Comment

Kemenangan Tun Mahathir dalam pemilu Malaysia ternyata membawa banyak inspirasi dan obsesi pada politik Indonesia. Ada inspirasi agar oposisi di Indonesia mampu melakukan apa yang dilakukan Tun Mahathir di Malaysia, Ada pula yang terobsesi menjadi Mahathir Muhammad. Inspirasi dan obsesi tersebut tidaklah salah, sah-sah saja kita terinspirasi dan terobsesi dengan peristiwa politik di Malaysia.

Namun demikian kita tak boleh menganggap apa yang terjadi di Malaysia dengan mudah terjadi di Indonesia. Hal yang sama bisa terjadi di Indonesia apabila parpol yang tidak mendukung Jokowi bersatu dan mengusung SBY. Kemenangan Mahathir tak bisa dipungkiri karena rakyat Malaysia membandingkan masa pemerintahannya dan masa pemerintahan berkuasa. Ibarat rakyat Indonesia membandingkan masa SBY dan masa Jokowi.

Sementara mantan Presiden lain, seperti Megawati dan Habibie hanya memiliki waktu singkat sehingga bakal kalah dari Jokowi. Hanya SBY dan Soeharto yang bisa mengalahkan Jokowi bila menggunakan study perbandingan. Capres lain seperti Prabowo, Gatot, Rizal Ramli, Yusril, dan nama-nama lain yang beredar, semuanya belum pernah menjadi Presiden.

Karenanya hilangkan obsesi bahwa oposisi bakal menang mudah dalam pilpres dan pemilu 2019. Satu-satunya cara bila ingin seperti Malaysia ialah dengan mengusung SBY sebagai capres 2019. SBY belum tentu menolak, usia ternyata tak menghalangi Tun Mahathir untuk kembali berkuasa. Hal itu pula yang dapat mendorong SBY untuk ikut dalam kontestasi pilpres 2019. Modal dua periode memimpin Indonesia akan cukup bagi pemilih.

SBY adalah harapan bila ingin mengalahkan rezim sebagaimana di Malaysia. Selain SBY ada nama mantan Presiden lainnya, BJ Habibie. Meskipun kini ia tak lagi dalam lingkaran politik akan tetapi patut diajukan bila ingin seperti Malaysia. Diluar itu oposisi di Indonesia tidak bisa menggunakan cara yang sama dengan Malaysia. Itulah mengapa pemilu di Malaysia tidak bisa dikatakan sebagai gambaran pemilu di Indonesia. Selain itu sistem pemilu Indonesia dan Malaysia jauh berbeda sehingga pikiran-pikiran yang menyamakan peristiwa Malaysia sebagai gambaran pilpres 2019 adalah salah besar.

Bila oposisi di Indonesia mau mengalahkan rezim maka harus menggunakan strategi yang berbeda. Harus menggunakan isu yang berbeda, isu ekonomi makro kurang dipahami masyarakat pedesaan. Isu ideologi seperti komunis dan PKI juga mengena mengingat masih banyak politisi mengaku beragama namun gemar korupsi.

Lalu isu apa yang bisa menumbangkan rezim? Selain tokoh, faktor isu menjadi penting bila ingin menumbangkan rezim. Jokowi juga sudah menyiapkan penangkal isu-isu yang bisa menumbangkannya sehingga oposisi di Indonesia lebih berkeringat bila dibandingkan dengan oposisi di Malaysia. Oposisi di Indonesia juga harus berhadapan dengan media-media besar yang menjadi corong rezim. Itu artinya jangan terlalu berharap oposisi bisa menang di Indonesia sebagaimana oposisi di Malaysia.

Konon lagi oposisi Indonesia belum menemukan strategi jitu dan apik dalam menghadapi pemilu dan pilpres mendatang. Rezim Jokowi sampai detik masih sangat kuat dan tangguh, oposisi harus segera menemukan strategi jitu agar hasil pilpres dan pemilu bisa sama dengan Malaysia.

Read More

Friday, May 11, 2018

Ramadhan Bulan Perjuangan Politik

Leave a Comment

Ada kecenderungan kesalahan kita dalam memaknai Ramadhan, kita hanya menjalankan ibadah personal. Kalaupun ada ibadah yang bersifat komunal pada dasarnya ibadah itu personal, sebut saja sedeqah, berbagi makanan berbuka, membayar zakat, maupun ibadah sejenis. Kita enggan melakukan ibadah kenegaraan seperti politik. Label buruk yang terlanjur disematkan pada politik sehingga membicarakan politik pun dianggap buruk.

Kalau kita membuka file sejarah Islam ketika Nabi memperjuangkan Islam maka akan kita temukan bagaimana Nabi dan sahabat tetap berjuang bahkan berperang ketika Ramadhan. Bila berperang yang mempertaruhkan nyawa saja dibolehkan dan pernah dilakukan Nabi serta para sahabat, konon lagi politik. Semangat perang Badar, Fathul Mekkah, perang Zallaqah, perang Yakhliz, tidak boleh padam dalam jiwa umat Islam terkhusus di Indonesia.

Ramadhan harus menjadi momen bagi umat Islam untuk kembali menjadi pemenang. Lulusan Ramadhan terbaik adalah taqwa dan seorang yang bertaqwa tidak lagi cinta dunia. Itu artinya lulusan Ramadhan yang berpolitik tidak akan gemar melakukan korupsi dan kolusi serta cinta tanah air. Bila ia seorang pemimpin maka kebijakannya akan berpihak pada rakyat bukan kepada asing apalagi konglomerat asing yang ingin kuasai aset negerinya. Bila ia seorang pemilih maka ia tidak mudah terkecoh berita pencintraan. Ia akan meneliti secara objektif.

Ramadhan harus menjadi momentum bagi umat Islam untuk rekonsiliasi dalam politik guna mengembalikan khittah politik sebagai cara mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah Azza Wa Jalla. Politik menjadi hal utama yang harus sering dibicarakan umat Islam sebelum umat Islam selalu dipolitisir, sebelum umat Islam dijadikan objek politik oleh mereka yang benci umat Islam bangkit di negeri ini.

Umat Islam harus mampu berbicara banyak dalam menentukan visi bangsa Indonesia. Umat Islam tak boleh apatis terhadap isu kekinian apalagi setiap isu kekinian akan berdampak langsung bagi keberlanjutan umat Islam. Kalau ormas Islam satu demi satu dibubarkan, bukan mustahil umat Islam nantinya bakal dibubarkan bahkan dilarang melakukan ibadahnya yang sifat syiar Islam. Setiap kegiatan umat Islam yang mengumpulkan massa akan dilarang karena bisa membahayakan, skenario ini dimulai dengan larangan membicarakan politik didalam mesjid.

Bila larangan ini diikuti dengan tindakan menangkap para ustad dan kyai yang berceramah soal politik maka dengan sendirinya umat Islam akan apatis politik, akan buta politik, dan itu sangat menguntungkan musuh-musuh Islam yang sangat tak ingin muslim bertaqwa berkuasa di negeri ini. Selama ini ruang kepemimpinan akan selalu ada bagi mereka yang mengaku Islam namun sebenarnya anti Islam, kaum munafik berlabel Islam. Mereka patuh harta dan tahta namun beringas pada rakyatnya sendiri, mereka rela mengorbankan rakyatnya demi para konglomerat.

Ramadhan merupakan bulan diturunkannya Al-Qur’an sehingga nilai-nilai Al-Qur’an harus terimplementasikan dalam kehidupan personal dan komunal. Muslim sejati tidak akan takut pada siapapun kecuali Allah Azza Wa Jalla bila ia benar. Ia tidak takut pada pemimpin dan pasukannya yang merugikan rakyat, ia tidak takut lapar, miskin, dipenjara, karena membela dan melakukan yang benar. Al-Qur’an merupakan kitab suci yang menjangkau semua sisi kehidupan manusia termasuk politik. Itu artinya Al-Qur’an harus menjadi referensi seorang muslim dalam berpolitik.

Ketika Al-Qur’an menjadi referensi berpolitik maka dijamin kita tidak akan tersesat. Misalnya ketika ada berita yang mendiskreditkan seorang ulama, kita tidak langsung percaya karena berita yang disampaikan oleh orang-orang fasik tidaklah dapat dipercaya (Q.S.49:06). Ketika hendak melakukan korupsi disaat orang lain tidak tahu kita batal melakukannya karena Allah Azza Wa Jalla selalu mengawasi dan Maha mengetahui (Q.S.13:09).

Sebagai petunjuk hidup, Al-Qur’an bukan hanya mengurusi ibadah personal namun hal-hal yang terkait dengan kemaslhatan orang banyak pun dibahas. Terkait politik dan kekuasaan, karenanya Ramadhan harus menjadi momentum kembali ke Al-Qur’an dan menjadi bulan perjuangan politik yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur’an. Sejarah membuktikan pada bulan Ramdhan Kota Mekkah dibebaskan dari kaum Quraisy, dibulan Ramadhan pula Andalusia dibebaskan dari penjajahan. Kini saatnya negeri ini dibebaskan dari 9 naga, Cina, USA, dan korporat Asing.


Read More