Analisa Politik Indonesia

Monday, November 12, 2018

Apa Kabar Buku Merah

ilustrasi/sumber foto portal-islam.id
Ada dua peristiwa menarik yang baru-baru ini menyita perhatian publik. Peristiwa sekecil apapun akan menjadi besar ditahun politik, mudah viral dan subtansinya malah lenyap dalam riuhnya suara para pendukung.

Bermula dari laporan investigasi IndoLeaks, terungkaplah kasus dugaan penghilangan bukti oleh dua penyidik KPK dari unsur polri. Bukannya diproses, keduanya malah mendapat promosi jabatan. Ketua KPK belakangan malah membantah pernyataannya sendiri.

Dalam perkembangannya, kasus Buku Merah seperti bulan purnama, pernah begitu kuat namun akhirnya tenggelam. Benar bahwa banyak kasus hukum dinegeri ini yang hangat tai ayam, dan benar-benar penegak hukum kita, meminjam istilah Jokowi, Sontoloyo.

Dalam KBBI online (11/12/2018), kata ‘Sontoloyo’ berarti konyol, tidak beres, bodoh (dipakai sebagai kata makian). Dalam hal ini penulis cenderung lebih memilih makna tidak beres atau lebih beres. Toh beberapa kasus sudah mampu diselesaikan KPK.

Dalam tradisi Jawa, kata ‘sontoloyo’ dinisbatkan kepada seseorang yang menjaga bebek atau itik, mengarahkan bebek atau itik dalam mencari makan.

Nah terkait dengan kasus Buku Merah yang melibatkan petinggi polri, beberapa elit sudah menyampaikan beberapa pendapat yang tidak relevan. Sebut saja Mahfud MD yang begitu getol membela Tito tanpa dasar dan sebaliknya menuduh tim IndoLeaks tidak valid dalam investigasinya.

Pihak IndoLeaks menantang pihak-pihak yang tidak percaya atau bahkan menganggap laporan jurnalistics investigastion IndoLeaks bohong. Tim IndoLeaks sudah sangat siap dengan segala kemungkinan yang akan menimpa mereka, termasuk dituntut secara hukum.

Sayangnya pihak polri maupun KPK seolah membantah tanpa dalil, tidak ada usaha serius guna menindaklanjuti laporan IndoLekas. Sebaliknya membiarkan ‘bola’ liar Buku Merah kesana kemari, hingga memunculkan polemik.

Kini nasib laporan IndoLeaks hanya menjadi masa lalu, mulai dilupakan seiring munculnya kasus-kasus lain yang lebih popular di media massa. Kasus Meikarta, dan belakangan muncul kasus intelijen yang diduga terlibat dalam fitnah terhadap Muhammad Rizieq Shihab.

Buku Merah mulai dilupakan, padahal kasus ini patut diperjelas. Kalaupun laporan IndoLeaks sebuah kebohongan, maka mereka harus dipidana karena telah mencemarkan nama baik polri dan KPK.

Namun bila laporan mereka valid dan benar, maka rasa keadilan publik telah dicurangi. Itu artinya penegakkan hukum kita sudah sontoloyo. Sejarah akan mencatat, negeri  ini tak tegas bila yang melanggar hukum para penegak hukum.

Publik patut mempertanyakan nurani para penegak hukum, kita berharap panglima tertinggi menggunakan otoritasnya. Tapi sayang, Presiden seperti membiarkan. Presiden seolah bermain aman, tak berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran.

Padahal, Buku Merah menjadi ujian integritas rezim ini. Sekaligus pembuktian semboyan para penegak hukum kita yang berambisi menegakkan hukum tapi pada aplikatifnya nol besar. Hukum, kita masih mengikat kebawah dan tumpul keatas.

Lihatlah bagaimana kasus Novel Baswedan yang hingga kini tak berujung. Rezim ini semakin tak bisa diharapkan, penegakkan hukum cenderung tebang pilih. Bila tak ingin dianggap begitu, Jokowi harus berani mengungkap kasus Buku Merah.

Bila kasus yang begitu terang tak mampu dan tak mau diungkap, konon lagi kasus-kasus yang samar seperti KTP-El yang belum mampu mengungkap aktor utama.

Padahal, kasus KTP-El akan mempengaruhi hasil pilpres dan pileg. Bila data kependudukan tidak benar, maka penyalahgunaan akan berimbas pada kualitas demokrasi kita.

Kasus Buku Merah harus segera diusut hingga menyentuh rasa keadilan publik. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berhak mengetahui kinerja para elitnya yang digaji dengan uang rakyat. Bila elit seenaknya mempermainkan hukum, bangsa ini akan menjadi bangsa sontoloyo.

Bagaimana bangsa ini akan mempertanggungjawabkan masa depannya pada generasi penerus. Bagaimana bangsa ini akan menarasikan masa lalunya yang dipenuhi kebohongan pada generasi mendatang.

Kita patut kecewa dengan tak diusutnya kasus Buku Merah. Ingat, seorang Kapolri itu bawahan langsung Presiden. Bila Presiden diam saja, maka wajar kita pun kecewa dengan sikap presiden. Lalu apa yang bisa kita lakukan?

Melakukan revolusi bukanlah cara bijak, apalagi kita masih punya melakukannya dengan cara yang lebih ringan. Selain itu, revolusi berpeluang menciptakan korban jiwa, harta bahkan kekalahan bangsa ini dalam berdemokrasi.

Secara konstitusi kita diberi peluang untuk mengakhiri sandiwara politik ini dengan pemilu. Kita yang harus sadar bahwa apa yang terjadi dalam kasus Buku Merah bukanlah hal sepele. Pihak Indoleaks pun tak main-main, kita patut apresiasi kerja keras mereka yang ingin bangsa ini menegakkan kebenaran.

Kita kemudian patut mengapresiasi kinerja mereka dengan terus menyuarakan sehingga publik tak lupa. Skenario membuat publik lupa adalah cara yang selama ini dilakukan. Kita harus melawannya.

Tak ada ruang untuk sebuah kecurangan, negeri ini bukan milik politisi, bukan pula milik Presiden akan tetapi negeri ini adalah titipan dari generasi yang akan datang. Ayo lawan dengan pemilu, jangan pilih mereka lagi
Share:

Friday, June 29, 2018

Ketika Habieb Rizieq Dukung Jokowi

Source

Adagium politik memang mengatakan tidak ada teman dan musuh abadi, yang ada kepentingan. Banyak sudah kita saksikan bagaimana seorang politisi yang awalnya mendukung A kemudian berbalik menjadi musuh A dan sebaliknya pun demikian. Lihatlah perjanjian Batu Tulis antara Megawati dan Prabowo, lihat pula bagaimana Ahok dan Jokowi yang didukung Prabowo belakangan malah menjadi musuh Prabowo.

Sebaliknya kita juga saksikan bagaimana Anies yang begitu getol menyerang Prabowo pada pilpres 2014 karena ia juru bicara tim pemenangan Jokowi malah kemudian didukung Prabowo dalam pilkada DKI 2017. Fenomena politik ini masih akan terus terjadi, termasuk nantinya bila Habieb Rizieq mendukung Jokowi. Hal ini sangat mungkin terjadi dalam politik yang sangat dinamis.

Ketika ini terjadi polarisasi umat Islam tak terhindarkan, bisa jadi kalangan tokoh Islam pun akan terpolarisasi. Peta politik akan berubah secara drastis mengingat Habieb Rizieq tokoh yang sedang jadi idola umat Islam sejak aksi 212 dan aksi umat Islam lainnya. Manuver SP3 kasus-kasus Habieb Rizieq menjadi pintu islah antara Jokowi dan Habieb Rizieq.

Islah Jokowi-Habieb Rizieq akan menarik mengingat semakin dekatnya perhelatan pilpres 2019. Tanda-tanda Habieb Rizieq mulai melunak pada Jokowi semakin nyata, sikapnya yang selama ini kritis terhadap Jokowi tampak telah lenyap. Bila sikap ini terus dipertahankan bukan tidak mungkin Habieb Rizieq didaulat sebagai cawapres Jokowi.

Bila Habieb Rizieq menjadi cawapres Jokowi maka kans Jokowi kembali memimpin sangatlah besar. Habieb Rizieq menjadi penghubung kebuntuan komunikasi antara umat Islam dan Jokowi, ini bukan hal yang mustahil dalam politik. Menjadikan Habieb Rizieq sebagai cawapres semakin membantah pendapat yang mengatakan Jokowi anti-Islam.

Jokowi akan dipandang sebagai nasionalis yang bisa berteman dengan siapapun, dari kalangan manapun. Habieb Rizieq pastinya memiliki syarat-syarat tertentu bila Jokowi ingin menjadikannya sebagai cawapres. Tak peduli apapun syarat yang diajukan Habieb Rizieq, Jokowi pasti akan setuju.
Share:

Saturday, June 2, 2018

Parpol Teroris



Kemajuan demokrasi tak bisa lepas dari peran strategis pilar demokrasi. Salah satu pilar demokrasi yang berperan penting dalam demokrasi Indonesia adalah pers. Melalui media massa dalam bentuk online, cetak maupun elektronik masyarakat mendapatkan informasi. Karenanya penyerangan oleh kader PDIP terhadap salah satu media tidak bisa dibiarkan saja.

Anarkisme dan teror terhadap pers yang dilakukan kader PDIP bukan kali ini saja, sebelumnya juga pernah dilakukan terhadap salah satu station TV. Aneh bila pihak berwajib terus membiarkan partai berkuasa berbuat sesuka hatinya. Pembiaran oleh aparat penegak hukum bukan hanya menciderai hukum kita akan tetapi merusak demokrasi yang sedang kita bangun.

Saya menghimbau rakyat Indonesia agar tidak memilih partai yang bertindak anarkis. Sikap anarkis bukanlah cerminan partai politik yang sehat, partai politik harusnya menjadi contoh bagi rakyat dalam berdemokrasi. Kritikan harus dibalas dengan argumen bukan main hakim sendiri. Lagipula apa yang disampaikan bukan kritikan akan tetapi fakta, harusnya mereka senang diberitakan demikian karena hal itu motivasi bagi elit agar tidak makan gaji buta.

Bila kejadian penyerangan ini dibiarkan saja maka nantinya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dijamin UUD 45 bakal lenyap. Kebebasan pers semakin terancam dan ini teroris yang sama menakutkan dengan pembom bunuh diri. Bagaimana mungkin menjadi penafsir Pancasila bila anggota partainya bersikap tidak pancasilais. PDIP telah menebar teror melalui serangan tersebut, maka jangan salahkan bila muncul opini bahwa partai peneror ya PDIP.

Belakangan ini PKS yang dituduh sebagai partai pendukung teroris. Hal itu disebabkan oleh pembelaan PKS terhadap HTI. Namun dengan kasus penyerangan PDIP terhadap pers, partai mana yang layak disebut sebagai partai penebar teror atau partai teroris, PKS atau PDIP?

Kita harus berani jujur dalam menilai, HTI yang dianggap bertentangan dengan Pancasila telah dibubarkan. Lalu bagaimana dengan para peneror yang berbuat anarkis, apakah masih pantas diikutkan dalam pemilu mendatang? Beranikah Jokowi membubarkan PDIP sebagaimana Jokowi membubarkan HTI. Bila HTI yang tidak pernah anarkis dibubarkan, bagaimana dengan parpol yang anarkis, masihkah dilindungi? 

Share:

Sunday, May 20, 2018

Alasan Demokrat Tolak Koalisi Dengan Gerindra

Source
Pertemuan dua tokoh muda asal dua parpol berbeda dianggap sebagai komunikasi awal membangun koalisi pilpres 2019. Barangkali banyak pula yang berharap agar kedua parpol tersebut benar-benar berkoalisi namun harapan itu bisa jadi mimpi belaka. Pasalnya tawaran Gerindra kepada Demokrat tak seelok tawaran Jokowi pada Demokrat. Itu artinya pertemuan tersebut hanya menghasilkan tanpa hasil.

Meski AHY putra sulung SBY akan tetapi keputusan politik tetap ditangan SBY. Tak seorangpun didalam internal keluarga Cikeas maupun internal Demokrat yang berlainan sikap dengan SBY, kalaupun berlawanan dengan SBY itu sikap personal bukan sikap partai. Seharusnya publik sudah bisa menebak mengapa mantan atasan SBY di militer yang diutus Jokowi untuk menjumpai SBY.

Publik juga harusnya kenal dengan langkah-langkah politik SBY yang gemar mengangkat keluarga dari pada orang lain meskipun orang lain tersebut lebih baik. SBY juga sangat yakin PAN dan PKB merupakan parpol yang akan selalu bersama demokrat bila ikut pilpres 2019. Komposisi ini berarti lebih besar dibandingkan Gerindra sehingga tak mungkin Demokrat mau menjadi cawapresnya Prabowo, kecuali Prabowo mundur dan capres ditentukan kemudian.

Koalisi Gerindra-Demokrat bisa terjadi apabila Gerindra mau mengalah, yang artinya Prabowo batal nyapres. Namun bila Prabowo tetap sebagai capres maka mustahil SBY mau berkoalisi dengan Gerindra. Bagi SBY lebih baik menjadi penonton pada pilpres 2019 dari pada mengikuti aturan main Prabowo. Kans anaknya pada 2024 lebih besar, saat itu Jokowi dan Prabowo dipastikan tidak lagi menjadi capres. 

Jabatan menteri untuk AHY dipastikan akan diberikan Jokowi bila SBY tidak memihak, kalaupun memihak harus dalam barisan Jokowi. Pertemuan AHY-Sandi hanya komunikasi politik pemimpin 2024, koalisi Gerindra-Demokrat pada saat itu akan menyandingkan AHY-Sandiaga. Jadi bukan koalisi 2019, karena 2019 SBY sedang melihat posisi aman bagi kepentingan Cikeas.

Cukup sudah pengalaman pilkada DKI Jakarta yang memaksa SBY berbicara ke publik soal kasus Antasari. Konon lagi bila mendukung Prabowo, bisa-bisa SBY setiap hari akan berhadapan dengan berbagai kasus semasa ia menjadi Presiden. Mulai Century, Hambalang, Antasari dan kasus lain yang terkait keluarga Cikeas. Kasus-kasus tersebut bisa memaksa SBY untuk tidak berkoalisi dengan Prabowo.

Karenanya peluang koalisi Gerindra-Demokrat adalah utopia, kalaupun SBY mau berkoalisi dengan Gerindra pastilah atas titah Jokowi. Itu artinya koalisi kepura-puraan belaka. Nah, itulah sebab-sebab Demokrat sulit berkoalisi dengan Gerindra. Pertama soal tradisi keluarga Cikeas yang sulit memberikan kekuasaan pada orang lain, kalaupun orang lain tersebut berkuasa harus patuh pada Cikeas. Kedua, Gerindra telah memilih Prabowo sebagai capres sementara SBY ingin dia yang tentukan siapa capres. Ketiga, tekanan Jokowi pada SBY akan menyulitkannya sehingga SBY memilih netral dalam pilpres. 



Share:

Wednesday, May 16, 2018

Negara Jangan Jadi Teroris Baru


Kita semua sepakat bahwa tak boleh ada kelompok atau yang lebih besar dari kelompok menjadi pelaku teror. Teroris dalam skala apapun harus dilawan tak terkecuali bila negara menjadi salah satu pelakunya. Itu artinya tidak boleh ada pihak yang paling berhak atas nasib orang lain apalagi bila orang tersebut tidak bersalah. Belakangan ini teroris sedang diperbincangkan setelah aksi-aksi mereka dibeberapa tempat di Indonesia.

Mereka melakukan aksi bom bunuh diri namun sayangnya tak jelas apa tuntutan mereka. Ketidakjelasan tuntutan mereka bisa melebarkan target operasi dalam pemberantasan teroris. Lalu bagaimana pihak keamanan dapat mengklaim bahwa mereka bagian dari jaringan teroris tertentu. Objek yang diserang juga berbeda, ada Gereja dan markas kepolisian didaerah. Satu hal yang harus kita sepakati pula bahwa pelaku teror bukan dari agama tertentu dan bisa saja pelaku tak beragama atau tak bertuhan.

Lalu munculnya wacana pengesahan UU anti teroris atau penerbitan Perppu anti teroris. Sebelum salah satu regulasi itu dijadikan alat untuk menangkapi bahkan membunuh orang yang tak bersalah, alangkah baiknya pemerintah mengevaluasi kinerja badan intelijen kita. Evaluasi harus dimulai dari siapa pelaku atau tokoh intelektual dibalik penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Intelijen juga harus mengungkap siapa pelaku dan dalang penganiayaan para pemuka agama.

Pada peristiwa Mako Brimob dan Bom Gereja, sangatlah jelas intelijen telah gagal mengantisipasi. Kegagalan yang harus dibayar mahal dengan korban jiwa tak bersalah. Kelalaian atau kecerobohan intelijen kita juga berakibat pada ketidaktenangan masyarakat dalam menjalankan aktifitas terutama ibadah. Muncul pula kebencian atas nama agama karena target yang diserang umumnya rumah ibadah. Dalam hal ini Islam yang paling sering disalahkan.

Intelijen harusnya dapat meminimalisir sebuah peristiwa kecuali mereka ikut dalam permainan tersebut. Intelijen kita harusnya dapat mengkalkulasi potensi serangan teror, inikan menjadi aneh ketika selang sehari gereja diserang bom keesokan harinya malah markas polisi yang diserang. Sungguh memalukan bila intelijen tidak mengetahui bahwa target selanjutnya polrestabes Surabaya. Kiranya teror bom bukan baru pertama kali terjadi apalagi ada pelaku yang sudah tertangkap sehingga tidak ada alasan intelijen tidak ada data.

Bila Perppu diterbitkan dengan kemampuan intelijen yang sangat bobrok tersebut, bisa saja rakyat Indonesia tak bersalah menjadi korban penangkapan maupun tembak densus 88. Barangkali kita perlu diingatkan dengan beberapa peristiwa masa lamapu dimana rakyat menjadi korban karena data intelijen yang salah, tidak terukur bahkan cenderung pukul rata. Sebut saja peristiwa simpang KKA Aceh Utara, talang sari, tangjung priok dan lain-lain. Karenanya yang paling krusial dan urgen dilakukan ialah pembenahan badan intelijen kita. Mengembalikan khittah intelijen sebagai alat negara bukan alat kekuasaan apalagi segelintir orang.

Aksi teror yang terjadi di Indonesia bukan baru pertama kali sehingga yang harus dibenahi biro intelijen kita. Konsekuensi dari buruknya kinerja intelijen telah kita rasakan sejak dahulu hingga kini. Jadi yang terlalu semangat menjadikan RUU anti teroris menjadi UU atau menerbitkan Perppu sebaiknya berpikir ulang. Jangan sampai negara menjadi teroris dengan regulasi yang menggunakan pasal-pasal karet, ingatlah bahwa hukum kita masih mengikat kebawah namun longgar keatas. Harus dipahami bahwa tugas negara ialah melindungi segenap rakyat Indonesia bukan malah menakutinya.

Share:

Sunday, May 13, 2018

Menakar Peluang Oposisi di Indonesia


Kemenangan Tun Mahathir dalam pemilu Malaysia ternyata membawa banyak inspirasi dan obsesi pada politik Indonesia. Ada inspirasi agar oposisi di Indonesia mampu melakukan apa yang dilakukan Tun Mahathir di Malaysia, Ada pula yang terobsesi menjadi Mahathir Muhammad. Inspirasi dan obsesi tersebut tidaklah salah, sah-sah saja kita terinspirasi dan terobsesi dengan peristiwa politik di Malaysia.

Namun demikian kita tak boleh menganggap apa yang terjadi di Malaysia dengan mudah terjadi di Indonesia. Hal yang sama bisa terjadi di Indonesia apabila parpol yang tidak mendukung Jokowi bersatu dan mengusung SBY. Kemenangan Mahathir tak bisa dipungkiri karena rakyat Malaysia membandingkan masa pemerintahannya dan masa pemerintahan berkuasa. Ibarat rakyat Indonesia membandingkan masa SBY dan masa Jokowi.

Sementara mantan Presiden lain, seperti Megawati dan Habibie hanya memiliki waktu singkat sehingga bakal kalah dari Jokowi. Hanya SBY dan Soeharto yang bisa mengalahkan Jokowi bila menggunakan study perbandingan. Capres lain seperti Prabowo, Gatot, Rizal Ramli, Yusril, dan nama-nama lain yang beredar, semuanya belum pernah menjadi Presiden.

Karenanya hilangkan obsesi bahwa oposisi bakal menang mudah dalam pilpres dan pemilu 2019. Satu-satunya cara bila ingin seperti Malaysia ialah dengan mengusung SBY sebagai capres 2019. SBY belum tentu menolak, usia ternyata tak menghalangi Tun Mahathir untuk kembali berkuasa. Hal itu pula yang dapat mendorong SBY untuk ikut dalam kontestasi pilpres 2019. Modal dua periode memimpin Indonesia akan cukup bagi pemilih.

SBY adalah harapan bila ingin mengalahkan rezim sebagaimana di Malaysia. Selain SBY ada nama mantan Presiden lainnya, BJ Habibie. Meskipun kini ia tak lagi dalam lingkaran politik akan tetapi patut diajukan bila ingin seperti Malaysia. Diluar itu oposisi di Indonesia tidak bisa menggunakan cara yang sama dengan Malaysia. Itulah mengapa pemilu di Malaysia tidak bisa dikatakan sebagai gambaran pemilu di Indonesia. Selain itu sistem pemilu Indonesia dan Malaysia jauh berbeda sehingga pikiran-pikiran yang menyamakan peristiwa Malaysia sebagai gambaran pilpres 2019 adalah salah besar.

Bila oposisi di Indonesia mau mengalahkan rezim maka harus menggunakan strategi yang berbeda. Harus menggunakan isu yang berbeda, isu ekonomi makro kurang dipahami masyarakat pedesaan. Isu ideologi seperti komunis dan PKI juga mengena mengingat masih banyak politisi mengaku beragama namun gemar korupsi.

Lalu isu apa yang bisa menumbangkan rezim? Selain tokoh, faktor isu menjadi penting bila ingin menumbangkan rezim. Jokowi juga sudah menyiapkan penangkal isu-isu yang bisa menumbangkannya sehingga oposisi di Indonesia lebih berkeringat bila dibandingkan dengan oposisi di Malaysia. Oposisi di Indonesia juga harus berhadapan dengan media-media besar yang menjadi corong rezim. Itu artinya jangan terlalu berharap oposisi bisa menang di Indonesia sebagaimana oposisi di Malaysia.

Konon lagi oposisi Indonesia belum menemukan strategi jitu dan apik dalam menghadapi pemilu dan pilpres mendatang. Rezim Jokowi sampai detik masih sangat kuat dan tangguh, oposisi harus segera menemukan strategi jitu agar hasil pilpres dan pemilu bisa sama dengan Malaysia.

Share:

Friday, May 11, 2018

Ramadhan Bulan Perjuangan Politik


Ada kecenderungan kesalahan kita dalam memaknai Ramadhan, kita hanya menjalankan ibadah personal. Kalaupun ada ibadah yang bersifat komunal pada dasarnya ibadah itu personal, sebut saja sedeqah, berbagi makanan berbuka, membayar zakat, maupun ibadah sejenis. Kita enggan melakukan ibadah kenegaraan seperti politik. Label buruk yang terlanjur disematkan pada politik sehingga membicarakan politik pun dianggap buruk.

Kalau kita membuka file sejarah Islam ketika Nabi memperjuangkan Islam maka akan kita temukan bagaimana Nabi dan sahabat tetap berjuang bahkan berperang ketika Ramadhan. Bila berperang yang mempertaruhkan nyawa saja dibolehkan dan pernah dilakukan Nabi serta para sahabat, konon lagi politik. Semangat perang Badar, Fathul Mekkah, perang Zallaqah, perang Yakhliz, tidak boleh padam dalam jiwa umat Islam terkhusus di Indonesia.

Ramadhan harus menjadi momen bagi umat Islam untuk kembali menjadi pemenang. Lulusan Ramadhan terbaik adalah taqwa dan seorang yang bertaqwa tidak lagi cinta dunia. Itu artinya lulusan Ramadhan yang berpolitik tidak akan gemar melakukan korupsi dan kolusi serta cinta tanah air. Bila ia seorang pemimpin maka kebijakannya akan berpihak pada rakyat bukan kepada asing apalagi konglomerat asing yang ingin kuasai aset negerinya. Bila ia seorang pemilih maka ia tidak mudah terkecoh berita pencintraan. Ia akan meneliti secara objektif.

Ramadhan harus menjadi momentum bagi umat Islam untuk rekonsiliasi dalam politik guna mengembalikan khittah politik sebagai cara mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah Azza Wa Jalla. Politik menjadi hal utama yang harus sering dibicarakan umat Islam sebelum umat Islam selalu dipolitisir, sebelum umat Islam dijadikan objek politik oleh mereka yang benci umat Islam bangkit di negeri ini.

Umat Islam harus mampu berbicara banyak dalam menentukan visi bangsa Indonesia. Umat Islam tak boleh apatis terhadap isu kekinian apalagi setiap isu kekinian akan berdampak langsung bagi keberlanjutan umat Islam. Kalau ormas Islam satu demi satu dibubarkan, bukan mustahil umat Islam nantinya bakal dibubarkan bahkan dilarang melakukan ibadahnya yang sifat syiar Islam. Setiap kegiatan umat Islam yang mengumpulkan massa akan dilarang karena bisa membahayakan, skenario ini dimulai dengan larangan membicarakan politik didalam mesjid.

Bila larangan ini diikuti dengan tindakan menangkap para ustad dan kyai yang berceramah soal politik maka dengan sendirinya umat Islam akan apatis politik, akan buta politik, dan itu sangat menguntungkan musuh-musuh Islam yang sangat tak ingin muslim bertaqwa berkuasa di negeri ini. Selama ini ruang kepemimpinan akan selalu ada bagi mereka yang mengaku Islam namun sebenarnya anti Islam, kaum munafik berlabel Islam. Mereka patuh harta dan tahta namun beringas pada rakyatnya sendiri, mereka rela mengorbankan rakyatnya demi para konglomerat.

Ramadhan merupakan bulan diturunkannya Al-Qur’an sehingga nilai-nilai Al-Qur’an harus terimplementasikan dalam kehidupan personal dan komunal. Muslim sejati tidak akan takut pada siapapun kecuali Allah Azza Wa Jalla bila ia benar. Ia tidak takut pada pemimpin dan pasukannya yang merugikan rakyat, ia tidak takut lapar, miskin, dipenjara, karena membela dan melakukan yang benar. Al-Qur’an merupakan kitab suci yang menjangkau semua sisi kehidupan manusia termasuk politik. Itu artinya Al-Qur’an harus menjadi referensi seorang muslim dalam berpolitik.

Ketika Al-Qur’an menjadi referensi berpolitik maka dijamin kita tidak akan tersesat. Misalnya ketika ada berita yang mendiskreditkan seorang ulama, kita tidak langsung percaya karena berita yang disampaikan oleh orang-orang fasik tidaklah dapat dipercaya (Q.S.49:06). Ketika hendak melakukan korupsi disaat orang lain tidak tahu kita batal melakukannya karena Allah Azza Wa Jalla selalu mengawasi dan Maha mengetahui (Q.S.13:09).

Sebagai petunjuk hidup, Al-Qur’an bukan hanya mengurusi ibadah personal namun hal-hal yang terkait dengan kemaslhatan orang banyak pun dibahas. Terkait politik dan kekuasaan, karenanya Ramadhan harus menjadi momentum kembali ke Al-Qur’an dan menjadi bulan perjuangan politik yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur’an. Sejarah membuktikan pada bulan Ramdhan Kota Mekkah dibebaskan dari kaum Quraisy, dibulan Ramadhan pula Andalusia dibebaskan dari penjajahan. Kini saatnya negeri ini dibebaskan dari 9 naga, Cina, USA, dan korporat Asing.


Share:

Wednesday, May 9, 2018

Ketika PKS Meninggalkan Prabowo

Source
Partai Keadilan Sejahtera terus mendapat godaan, setelah gagal dirayu Jokowi kini PKS kembali digoda SBY. PKS dan Demokrat memang pernah bersama sebagai partai pemerintah saat SBY berkuasa, saat itu koalisi keduanya terbukti ampuh menjadikan SBY sebagai Presiden selama dua periode sehingga wajar Demokrat kembali mendekati PKS.

Meskipun belum menerima rayuan Demokrat akan tetapi PKS juga belum menolak yang artinya kemungkinan PKS meninggalkan Prabowo sangat terbuka. Pasalnya Prabowo belum juga menunjuk kader PKS sebagai cawapresnya bahkan bisa jadi memilih diluar PKS. Bila Demokrat menyediakan kursi cawapres maka bukan mustahil PKS akan bergabung dalam poros Demokrat. Itu artinya Prabowo bisa gagal menjadi capres dengan hengkangnya PKS.

Sejatinya wajar PKS meminta posisi cawapres pada Prabowo setelah pilpres 2014 dan pilkada DKI Jakarta mereka tidak mendapatkan posisi apapun. PKS yang setia bersama Gerindra harusnya mendapat porsi lebih dari Gerindra terutama dari Prabowo Subianto. Itulah sebabnya banyak pihak yang ingin PKS bergabung dalam koalisinya, selain memiliki kader militan, PKS terkenal setia dalam berkoalisi. Terbukti PKS tidak pernah memutuskan hubungan koalisi ditengah jalan dengan partai yang ingin berkoalisi dengan mereka.

Saat pilpres 2014, partai-partai yang awalnya bersama Prabowo satu demi satu keluar dari koalisi, hanya PKS yang setia bersama Prabowo. Sebelumnya kita juga tahu bagaimana PKS setia bersama SBY hingga dua periode. Sikap PKS ini tidak dimiliki partai manapun, sehingga wajar bila mereka akan kecewa dan akan meninggalkan Prabowo bila kader PKS tidak dipilih sebagai cawapres Prabowo.

Selama ini hubungan Demokrat dan PKS juga baik-baik saja, koalisi PKS dan Demokrat merupakan koalisi yang sudah pernah teruji. Itu artinya tidak sulit bagi keduanya untuk kembali mengulang masa keemasan keduanya dalam politik. Berbekal pengalaman keduanya, bukan mustahil poros PKS-Demokrat akan menarik PAN dan PKB. Bila ini yang terjadi maka pertarungan Jokowi-Cikeas akan menarik kita saksikan, dan Prabowo harus gigit jari.

Partai Gerindra dan Prabowo harus mempertimbangkan skenario ini bila tak ingin menjadi penonton dalam pilpres 2019. PKS menjadi penentu nasib Prabowo pada pilpres 2019, tak boleh memposisikan PKS hanya sebagai pengikut saja. PKS harus dilibatkan dalam pilpres 2019 sebagai peserta, itu harga yang harus dibayar Prabowo. Posisi strategis PKS inilah yang membuat gejolak internal dan perpecahan didalam tubuh PKS.

Share:

Monday, May 7, 2018

Langkah Jokowi Setelah Kalah Dalam Survei

Source

Hasil survei Indonesia Network Election Survei (INES) yang baru dirilis ternyata tidak mengejutkan bagi Jokowi dan tim pemenangannya. Hal itu berangkat dari hasil survei internal yang tak jauh beda, buktinya sudah jauh-jauh hari merayu Prabowo. Andai Prabowo menerima pinangan Jokowi maka selesailah beban yang selama ini membebani Jokowi.

Ketika suara-suara yang menyindir INES datang, harusnya mereka berkaca pada hasil survei yang pernah dilakukan INES. Bukan bermaksud memuji INES namun faktalah yang berbicara, kinerja INES selama ini cukup baik. Itu artinya Jokowi akan melakukan langkah politik guna menghadang laju elektabilitas Prabowo. Lalu langkah apa yang akan dilakukan Jokowi?

Selain menyalahkan INES, tim pemenangan Jokowi akan memastikan SBY untuk bergabung dengan partai koalisi Jokowi. Dealnya menjadikan AHY sebagai cawapres bila mungkin namun opsi AHY sebagai menteri juga tak buruk. Soal posisi cawapres Jokowi lebih ingin dengan Gatot Nurmantyo, apalagi hasil survei INES juga menunjukkan Gatot selalu berada diposisi ke-3.

Itu artinya langkah kedua yang akan dilakukan Jokowi ialah meminang Gatot Nurmantyo sebagai cawapresnya. Gatot masih dipandang baik oleh umat Islam, terutama alumni 212. Kehadiran Gatot disamping Jokowi akan mempolarisasi suara umat Islam, polarisasi yang tentunya akan menguntungkan Jokowi dalam menggembosi suara Prabowo dari umat Islam.

Barulah kemudian Jokowi akan silahturahmi dengan Habieb Rizieq. Langkah ketiga ini akan dilakukan dengan Gatot sebagai jembatan antara Jokowi dan Habieb Rizieq. Menarik bila nantinya Habieb Rizieq mendukung Jokowi dengan dalih ada Gatot Nurmantyo. Bila langkah ini sukses maka elektabilitas Jokowi akan meningkat.

Langkah selanjutnya menggunakan dua negara adidaya yang memiliki kepentingan ekonomi dan militer, Cina dan Amerika Serikat. Bagi dua negara ini akan lebih mudah menekan Jokowi ketimbang Prabowo. Melalui kebijakan ekonomi kedua negara ini, ekonomi Indonesia akan tampak sedikit meningkat walaupun sebenarnya tidak.

Bila langkah-langkah tersebut sukses dijalankan maka hasil pilpres 2019 bisa berbeda. Jokowi berpeluang menang bila mampu mensukseskan langkah-langkah diatas. Hal sebaliknya akan terjadi bila gagal melaksanakan langkah-langkah politik diatas. Selain langkah-langkah tadi, optimalisasi jabatan Presiden dan media elektronik selama ini telah dan sedang dilakukan. Ambil contoh acara di MetroTv dengan label acara President’s Corner. Nantinya akan disusul TV-TV dengan nama acara yang berbeda namun subtansinya sama.

Langkah lain yang akan dilakukan Jokowi jelang pilpres ialah menaikkan gaji PNS dan TNI/Polri. Langkah ini membuat PNS dan keluarganya bakal mendukung Jokowi, hal yang sama juga bakal terjadi pada keluarga besar TNI/Polri. Senjata ini lumayan efektif mempengaruhi pemilih dari PNS dan keluarga TNI/Polri meskipun dampaknya pundi utang bertambah, demi kekuasaan segala cara menjadi halal.

Hasil survei INES dan internal memang membuat Jokowi pusing 9 keliling meskipun ada 9 naga. Pergantian kepemimpinan nasional pada tahun 2019 bukan keinginan Jokowi, Megawati maupun Prabowo dan Gatot Nurmatyo akan tetapi keinginan rakyat yang mulai sadar. Jokowi akan kembali menghipnotis pemilih dengan langkah-langkah diatas, bersiaplah menjadi manusia bodoh bila kembali salah pilih dalam pilpres 2019.

Share:

Sunday, May 6, 2018

Sam Aliano Mempermalukan Ketua Umum Parpol

Sam Aliano/Veronica Tan Kandidat capres-cawapres 2019/ Source
Sam Aliano, pria kelahiran 19 Juli 1974 yang merupakan ketua Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia sekaligus Bendahara Umum Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang JAPAR), Ormas bentukan Senator DKI Jakarta, Fahira Idris. Ia mendadak menjadi bahan perbincangan dimedia sosial maupun media massa setelah mendeklarasikan diri sebagai kandidat capres 2019.

Meski bukan Ketua Umum partai politik akan tetapi ia lebih bernyali dibandingkan Ketua Umum partai politik lain, sebut saja Ketua Umum Partai Golkar, Nasdem, PERINDO, PSI, PPP, PKS, Demokrat, Hanura, yang sampai detik ini tidak berani mencalonkan diri sebagai kandidat capres. Hanya Ketua Umum Gerindra (Capres) dan PKB (Cawapres) yang memiliki mental juara sementara yang lain patut malu pada Sam Aliano.

Sam Aliano telah ‘menampar’ wajah para elit parpol yang begitu ketakutan pada Jokowi. Mereka hanya berani menjadi “pengemis” kekuasaan tanpa nyali menjadi penantang penguasa, bahkan untuk mendeklarasikan diri sebagai kandidat cawapres mereka tak berani. Merek tak layak menjadi pemimpin bagi jutaan kadernya masing-masing maupun konstituen.

Sam Aliano tanpa parpol pendukung hingga saya menuliskan ini namun tetap percaya diri. Apapun target dan hinaan kepadanya kita patut apresiasi nyalinya dibandingkan ketua-ketua umum parpol yang sangat tak bernyali. Sam Aliano sadar bahwa peluang ia mendapatkan tiket pilpres sangat kecil akan tetapi bukan yang harus jadi perhatian kita. Sam Aliano mengajak bangsa ini sudah saatnya memberi kesempatan calon independen dalam pilpres.

Ketika para pemilik tiket pilpres berusaha menghadirkan calon tunggal dalam pilpres, maka sudahnya saatnya peluang calon independen dibuka. Sam Aliano setidaknya membuka topeng parpol-parpol yang tidak sepakat calon perseorangan dalam pilpres akan tetapi tidak berani mencalonkan diri sebagai capres. Usaha-usaha agar calon tunggal dalam pilpres setidaknya dapat terhenti dengan hadirnya Sam Aliano.

Deklarasi Sam Aliano sebagai capres setidaknya menambah dinamika perpolitikan Indonesia, meski diremehkan oleh parpol-parpol. Sam Aliano membuka mata semua elit parpol bahwa Jokowi bisa kalah, sehingga jangan menjadi “pengemis” cawapres bagi Jokowi akan tetapi berusahalah menjadi capres seperti Sam Aliano.


Share:

Thursday, May 3, 2018

Kapan Parpol Islam Menang Pemilu dan Pilpres?

Source nomor urut parpol pemilu 2019


Jauh sebelum bangsa ini didirikan sebagai negara berdaulat, menjadi negera merdeka yang bebas melakukan kegiatan kenegaraan, umat Islam telah berperan aktif dalam kegiatan sosial politik. Kelahiran Masyumi yang saat itu disokong Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama’, Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam, yang disusul dengan bergabungnya Pesatuan Islam dan Al-Irsyad Al-Islamiyah (Noer, 1987: 49) merupakan langkah politik yang cerdas.

Sayang 3 tahun menjelang pemilu (1952) terjadi konflik internal yang mengakibatkan NU dan Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti)  hengkang dari Masjumi dan mendirikan parpol sendiri. Namun demikian suara Masyumi masih signifikan pada pemilu 1955 dengan raihan suara 20,9% dan jumlah kursi yang diperoleh Masjumi sama dengan jumlah kursi yang didapatkan PNI (Partai Nasional Indonesia), yaitu sebesar 57 kursi, walaupun prosentase yang diperoleh PNI lebih besar yaitu 22,3%.

Bila saja umat Islam masih bersatu dalam Masjumi tentu akan lebih besar suara yang didapat, terbukti pecahan suara Masjumi tersebar ke NU dengan 18,41% (45 kursi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dengan 2,89% (8 kursi), Perti dengan 1,28 % (4 kursi), dan Partai Politik Tarekat Islam (PPTI) dengan 0,22% (1 kursi).

Lalu bagaimana dengan sekarang? berdasarkan data KPU, pada pemilu 2014 partai berbasis Islam memiliki suara yang signifikan walaupun tidak mampu menjadi champion. Sebaran suara partai berbasis Islam yaitu PKB meraih PKB meraih suara terbesar, yakni 9,04 persen. Disusul PAN sebesar 7,59 persen, PKS sebanyak 6,79 persen, PPP mendulang suara 6,53 persen, dan PBB sebesar 1,46 persensuara terbesar, yakni 9,04 persen. Disusul PAN sebesar 7,59 persen, PKS sebanyak 6,79 persen, PPP mendulang suara 6,53 persen, dan PBB sebesar 1,46 persen.

Namun sangat disayangkan partai-partai tersebut belum mampu mengusung capres/cawapres bersama karena mereka hanya menjadi follower partai-partai besar berbasis nasionalis. Partai-partai Islam belum mampu memainkan peran strategis, belum mampu menjadi corong umat Islam dalam ranah politik. Perpecahan partai-partai Islam semakin menegaskan bahwa partai Islam belum bisa menang dalam ranah politik.

Meskipun umat Islam mayoritas akan tetapi umat Islam belum menjadi mayoritas dalam ranah politik. Perpecahan parpol Islam dengan sendirinya juga berimbas pada tokoh-tokoh Islam yang sulit duduk bersama dalam membicarakan arah bangsa Indonesia. Setiap momen politik datang, tokoh pesantren, ulama, dai, menjadi sasaran parpol. Mereka dihadirkan dalam kampanye ataupun sekedar fose bersama untuk menaikkan elektabilitas parpol maupun seorang capres/kepala daerah.

Sering kita saksikan kyai A dukung kandidat C sementara kyai B dukung kandidat D dan seterusnya. Tahun politik pertemuan-pertemuan politisi non parpol Islam malah sangat sering dilakukan dengan tokoh-tokoh Islam. dan pemilu yang akan datang dipastikan tidak capres yang diusung oleh gabungan parpol berbasis Islam. Itu artinya parpol Islam kembali menjadi follower bukan leader. 

Potensi sebagai mayoritas ternyata tidak mampu dimanfaatkan dengan efektif, masa depan parpol Islam belum akan berubah selama parpol Islam tidak mengubahnya. Saya percaya masih banyak aktivis Islam didalam tubuh parpol Islam yang menginginkan parpol Islam bersatu dalam mengusung capres. Apakah Islam kehabisan stok cendekiawan yang mampu berbuat dalam urusan negara sekaligus dakwah? jawabnya masih banyak bahkan mereka siap jika umat memanggil!!!

Share:

Tuesday, May 1, 2018

Presiden adalah Buruh Rakyat

Source

Setiap 1 Mei diperingati sebagai hari buruh internasional, sejarah panjang para buruh dalam memperjuangkan hak mereka yang sering ditindas para bos dan konglomerat. Indonesia baru memperingati hari buruh sejak masa kepemimpinan SBY dan menjadikan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Sejarah perjuangan para buruh hingga kini masih menyisakan tugas bagi pengambil kebijakan.

Pergantian Presiden di Indonesia belum mampu menjamin kesejahteraan buruh. Bahkan untuk rumah pribadipun para buruh belum memilikinya. Selain urusan upah mereka yang selalu diikuti kenaikkan harga barang padahal mereka ujung tombak industri, roh perusahaan sekaligus roh ekonomi nasional.

Padahal seorang Presiden juga buruh, bukan petugas partai. Presiden merupakan buruh dari rakyat karena ia digaji oleh rakyat serta menggunakan fasilitas yang dibiayai uang rakyat. Itu artinya seorang Presiden bisa kapan saja di PHK oleh rakyat bila melakukan penyelewengan. Rakyat berhak mengganti Presiden bila rakyat menginginkan hal itu, rakyat pula yang mengangkat Presiden baru.

Kalau ada pendapat yang mengatakan Presiden merupakan petugas partai maka pendapat itu menyalahi konstitusi, tak paham tata negara dan mengkhianati amanat rakyat. Jika ia petugas partai berarti yang menggajinya parpol, ia bekerja hanya untuk parpolnya bukan untuk rakyat Indonesia.

Presiden adalah buruh rakyat bukan petugas parpol, ia harus patuh pada aturan dan bosnya (rakyat). Kebijakan Presiden harus berpihak pada rakyatnya bukan kepada konglomerat maupun asing apalagi parpol. Presiden sebagai buruh tidak banyak janji namun tak ditepati, bukan tak boleh berjanji namun ia harus paham bahwa konsekuensinya ialah menepatinya.

Presiden sebagai buruh rakyat tidak akan sembarangan menerbitkan regulasi apalagi bila regulasi tersebut cenderung memihak asing. Ia memprioritaskan kepentingan rakyat diatas kepetingan pribadi, kelompok dan parpol. Beda halnya bila ia seorang petugas parpol, orientasinya selalu membagi-bagi kekuasaan, jabatan, bahkan saham pada parpol pendukungnya.

Presiden sebagai buruh rakyat sangat paham akan batasan kekuasaan dan wewenangnya. Bijak mempergunakan amanat bukan malah berkhianat bahkan pada tuannya sendiri, rakyat. Ia merasa ikut bertanggung jawab besar bila negaranya terus berhutang, ia tidak menyalahkan pendahulunya demi selamatkan diri akan tetapi terus memberi solusi. Ia akan bekerja bukan ingin dipuji namun tulus demi kesejahteraan rakyatnya.

Presiden sebagai buruh rakyat akan selalu merasa memiliki negeri ini sehingga tidak mudah membuat regulasi yang memungkinkan asing menguasai tanah, air, gas, minyak bumi, batubara dan hutan Indonesia. Iklim investasi diciptakan tidak harus mengikuti aturan kapitalis dan negara-negara penghisap. Regulasinya akan melindungi sumber daya alam dan kepentingan hajat hidup orang banyak.

Jauh berbeda bila Presiden menganggap dirinya petugas partai, hanya mampu berjanji tanpa menepati. Hanya bagi kursi menteri, sibuk pencitraan, berpura-pura lugu tapi anti kritik. Siapa berani kritik akan ditangkap, digigit, dibully, bahkan para ulama juga dikriminalisasi. Saat rakyat datang ia malah lari ke bandara. Jelang pilpres baru sibuk menjumpai ulama, paniknya luar biasa sampai ngemis kesana kemari.

Share: