Cikeas Dalam Pusaran KTP-el

Proyek KTP-El dianggarkan pada masa SBY
Kita ketahui bersama Mega-Proyek KTP-El mulai dianggarkan sejak tahun 2010. Itu artinya masa pemerintahan SBY-Boediono. Pada tanggal 21 Februari 2011 proses tender dilakukan, sebelumnya pada bulan Januari Mendagri Gamawan Fauzi meminta KPK mengawasi proyek KTP-El. 

Setelah perekaman KTP-El dimulai awal Agustus, pihak kepolisian mencium bau tak sedap. Pihak kepolisian menyelidiki dugaan korupsi tender KTP-El, hingga kini skandal identitas warga negara itu masih ditangani pihak KPK. Kasus KTP-El masih samar dan belum jelas siapa pemain utamanya. Satu hal yang pasti kasus tersebut sudah bergulir dimasa pemerintahan SBY. 

Kita ketahui bersama korupsi APBN selalu melibatkan pihak eksekutif, legislatif dan pengusaha serta penegak hukum sekalipun bisa saja terlibat. Bila kita bandingkan dengan kasus korupsi sarana olahraga, kasus korupsi KTP-El bukan tidak mungkin melibatkan petinggi Partai Demokrat termasuk Cikeas. Walaupun untuk menjangkau Cikeas pada saat itu sangatlah sulit, istilah panggilan handphone 'nomor yang anda tuju diluar jangkauan'. 

Namun rezim telah berganti, hari ini yang memegang kendali permainan adalah Jokowi. Itu artinya Jokowi dapat menjangkau Cikeas bila benar-benar terlibat dalam kasus korupsi KTP-El. Tersangkanya Setya Novanto dan bila sukses menundukkannya, maka satu demi satu konspirasi penguasa pada saat itu akan terbuka. Cikeas sebagai penguasa pada saat itu pastilah tahu banyak para pemain KTP-El.

Manuver SBY yang semakin mesra dengan Jokowi pastilah bukan sekedar kemesraan tanpa maksud. Masih segar dalam ingatan kita semua ketika Antasari menyerang Cikeas terkait kasus yang menjeratnya. Serangan itu dengan sendirinya berimbas bagi Agus Harimurti Yudhoyono dalam pilkada Jakarta 2017 yang lalu. Signal jelas kembali ditunjukkan Jokowi dengan menjadikan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek KTP-el walaupun Golkar jelas-jelas kembali mendukung Jokowi dalam pilpres 2019.

Saat itu Partai Golkar merupakan salah satu partai pendukung pemerintah. Wajar bila Setya Novanto memiliki akses proyek KTP-El, demikian pula wajarnya bila Cikeas tahu banyak soal tender proyek KTP-El. Wajar pula bila setelah kasus KTP-El booming, SBY dan Partai Demokrat seolah merupakan partai pendukung pemerintah.

Kita ketahui bersama, Partai Demokrat baru-baru ini ikut meloloskan RUU Ormas menjadi UU. Sikap ketakutan atau trauma sejak Antasari keluar penjara atas jasa Jokowi. Apakah Partai Demokrat tahu kasus KTP-El adalah "senjata pembunuh massal". Apalagi pada tahun 2012 Nazaruddin sempat membeberkan proyek KTP-El merupakan salah satu proyek bancakan. 


Sempat terhenti, namun pengungkapan kasus korupsi KTP-El kini sedang berlangsung. Dan dugaan kuat kasus KTP-El juga melibat pangeran Cikeas. Namanya sangat santer terdengar dipengadilan namun sampai saat ini KPK belum berani memeriksanya. Tentu Cikeas telah bersiap dengan segala kemungkinan akan tetapi pilpres 2019 Jokowi butuh kemenangan.

Komentar Anda

Artikel Terbaru