Meikarta dan Runtuhnya Kedaulatan Negara

Meikarta / cnnindonesia

Proyek kudeta negara yang banyak didukung media kini sepi pemberitaan. Maklum saja kekuatan uang telah mengalahkan segalanya. Penggiringan opini bahwa Meikarta membantu pemerintah telah sukses mengelabui kita semua. Penentang seperti wagub Dedy Mizwar harus lenyap dari ranah politik. Hingga kini nasibnya tak jelas menjelang pilkada 2018 mendatang.

Dukungan terhadap Meikarta semakin kuat dengan adanya triliunan uang digelontorkan. Kita seperti mengalami penyakit amnesia dan delusi bahwa Meikarta itu positif. Kita telah dihipnotis dengan operasi penggiringan opini dari media bayaran Meikarta. Publik pun mulai mendukung proyek grup kapitalis, pembangunan dan penggusuran terus dilakukan. Para pengembang sedang berpesta pora sementara rakyat terus teraniaya.

Rakyat Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi hanya menjadi objek politik. Meikarta menggunakan politisi lacur sebagai stempel basah bagi kelancaran proyek. Pengalihan isu terus dilakukan demi peralihan perhatian publik terhadap Meikarta. Negara hanya mengikuti kemauan pengembang bukan pengembang yang ikut aturan negara. Investasi yang hanya menguntungkan pengembang seolah-olah berdampak positif pula bagi negara. 

Tahun politik segera datang, Meikarta harus menjadi perhatian kita semua. Besok atau lusa, Meikarta dapat muncul dibagian daerah lain di Indonesia. James Riyady sebagai pemain utama pastilah tidak cukup puas dengan satu proyek saja. Negara sekali lagi hanya meng-OKE-kan setiap keinginan kaum kapitalis. Para pemimpin negeri hanya memikirkan bagaimana melanjutkan pemerintahan, tidak peduli Meikarta hanya menguntungkan segelintir orang.

Bila hunian telah dikuasai Asing, anak negeri harus kemana? Bila pulau telah dikuasai Asing, anak negeri kena gusur, negara bisa apa? Pemerintah selalu menggunakan jurus investasi dan investor. Dalih itu kemudian dikembangkan media yang telah dikuasai Asing, pencucian otak terus terjadi sehingga publik termakan propaganda. Penanaman doktrin demi investasi dan membuka lapangan kerja saat ini cukup sukses. Meikarta tidak mempedulikan sisi apapun kecuali sisi laba bagi kelompoknya.

Tanpa kita sadari, pemerintahan kita bukan Jokowi-JK akan tetapi pengembang-investor. Merekalah yang menentukan kapan dan dimana bangun hunian, dengan tarif yang mampu dimiliki oleh mereka yang berduit. Konsekuensi dari lemahnya pemerintahan saat ini adalah leluasanya Asing berbuat sesuka hati mereka. Orientasi mereka bagaimana mendapatkan untung semata, saat itulah harusnya hadir negara melindungi rakyatnya. 

Meikarta sekaligus menjadi pembuktian bahwa Jokowi dapat dikontrol dengan uang. Meikarta merupakan proyek gusur dan bangun sarana baru kemudian urus izin. Sama halnya ketika reklamasi pantai utara hari ini meninggalkan proyek mangkrak, pemerintah harus ikut mereka dengan dalih menghindari kerugian karena telah dibangun. Konsekuensinya izin diberikan bukan berdasarkan penelitian akan tetapi berdasarkan tekanan investor.

Meikarta telah melampaui otoritas pemerintah, daerah dan pusat. Membangun dahulu baru mengurus izin merupakan modus Asing untuk menguasai setiap jengkal tanah air Indonesia. Regulasi yang disusun pun mengikuti keinginan kaum imperialis dan kapitalis bukan berdasarkan kebutuhan negeri. Bagi mereka rakyat yang kolot dan bodohlah yang menolak Meikarta. Akibatnya publik enggan bicara, aktivis terima suap, politisi terima fee, dan pengusiran penduduk setempat terus dilakukan demi keuntungan berlipat dimasa depan.


Meikarta ingin membuktikan bahwa uang dapat mengalahkan kekuasaan. Uang dapat mengatur Presiden, Menteri, aparat penegak hukum, bahkan aktivis dan mahasiswa sekalipun. Harus kita akui bahwa James Riyady tak lama lagi akan menguasai seluruh negeri. Harus kita akui bahwa kaum kapitalis menemukan tempat berladang termurah dengan keuntungan sebesar-besarnya, Indonesia riwayatmu kini.
Komentar Anda

Artikel Terbaru