Inilah Bentuk Kecurangan Pilpres


Sejatinya Indonesia patut berbahagia dengan semakin tumbuhnya kesadaran politik warga negaranya. Namun semua itu menjadi semu ketika bayang-bayang kecurangan semakin tampak jelas menjelang pileg dan pilpres. Satu hal yang akan menciderai pertumbuhan demokrasi Indonesia.

Cidera yang diakibatkan kecurangan akan selalu menghidupkan kecurangan-kecurangan lainnya. Benarkah demokrasi kita dibayangi kecurangan? Adakah cara mencegahnya? Apakah pemimpin hasil curang berdampak positif atau malah negatif bagi demokrasi kita? Dalam tulisan singkat ini kita akan coba diskusikan bentuk-bentuk kecurangan yang mungkin terjadi.

Pertama sekali yang patut kira curigai bakal melakukan kecurangan ialah Ketua Umum Parpol yang memilik media massa dengan jangkauan luas. Melalui media massa yang mereka miliki, penokohan seseorang dapat dilakukan dengan murah bahkan gratis sekaligus menutupi fakta yang sebenarnya. Padahal media massa sebagai pilar demokrasi harusnya dapat bersikap independen.

Dua kekuatan media massa terbesar hari ini dimiliki dua politisi, hal itu tentu tidak sehat bagi demokrasi kita. Rakyat akan dicuci otaknya melalui tayangan dan pemberitaan media mereka padahal rakyat berhak mendapatkan fakta yang sebenarnya. Dalam hal ini penyelenggaran pemilu maupun pengawas tidak dapat berbuat banyak kecuali ada sebuah regulasi yang mengatur bahwa politisi harus melepas sahamnya bila ingin berpolitik praktis.

Sikap membela salah satu capres pastinya akan dilakukan politisi yang memiliki media massa. Rakyat pada akhirnya hanya memilih pemimpin yang penuh kebohongan, rakyat tak lagi dapat memilih pemimpinnya secara benar dan objektif. Ini merupakan kecurangan yang sulit dilawan dan akan menciderai demokrasi kita.

Melalui media massa yang sangat luas jangkauan dan dana tak terbatas, seekor ular sekalipun dapat dirasionalkan menjadi calon pemimpin yang pantas dipilih dalam pilpres maupun pileg. Demokrasi kita akan terus mengalami degradasi, menjadi demokrasi yang selalu puber tanpa pernah merasakan kedewasaan.

Bentuk kecurangan lain yang akan menghantui demokrasi kita ialah perpres no 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing. Dengan dipermudahnya mereka masuk ke Indonesia bukan hanya berdimensi pada kesempatan kerja bagi pekerja lokal yang semakin kurang akan tetapi permainan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Kita semua tahu bahwa KTP-El menjadi biang dari kerusakan identitas seorang warga negara.

Skandal KTP-El menjadi pintu masuk mudahnya pekerja asing menjadi pemilih dalam pilpres dan pileg. Hanya dengan KTP-El seseorang dapat menjadi pemilih tambahan, apalagi TPS kita tidak memiliki alat pengabsahan sebuah KTP-El palsu atau tidak. Kecurangan ini yang akan menjadikan seseorang yang tak berhak akan terpilih. Kita sangat menyayangkan bila hal terjadi, kemungkinan besar akan terjadi. Masa setahun setelah perpres no 20 tahun 2018 terbit, cukup bagi mereka untuk melakukan kecurangan.

Pilpres dan pileg yang menghabiskan ratusan milyar menjadi ajang kecurangan, kita rugi secara finansial sekaligus kerugiaan-kerugiaan lainnya termasuk sejarah bangsa dan demokrasi kita. Masihkah kita akan berdiam diri? Masihkah kita percaya demokrasi akan melahirkan pemimpin ideal bagi negeri kita?

Komentar Anda

Artikel Terbaru