Negara Jangan Jadi Teroris Baru


Kita semua sepakat bahwa tak boleh ada kelompok atau yang lebih besar dari kelompok menjadi pelaku teror. Teroris dalam skala apapun harus dilawan tak terkecuali bila negara menjadi salah satu pelakunya. Itu artinya tidak boleh ada pihak yang paling berhak atas nasib orang lain apalagi bila orang tersebut tidak bersalah. Belakangan ini teroris sedang diperbincangkan setelah aksi-aksi mereka dibeberapa tempat di Indonesia.

Mereka melakukan aksi bom bunuh diri namun sayangnya tak jelas apa tuntutan mereka. Ketidakjelasan tuntutan mereka bisa melebarkan target operasi dalam pemberantasan teroris. Lalu bagaimana pihak keamanan dapat mengklaim bahwa mereka bagian dari jaringan teroris tertentu. Objek yang diserang juga berbeda, ada Gereja dan markas kepolisian didaerah. Satu hal yang harus kita sepakati pula bahwa pelaku teror bukan dari agama tertentu dan bisa saja pelaku tak beragama atau tak bertuhan.

Lalu munculnya wacana pengesahan UU anti teroris atau penerbitan Perppu anti teroris. Sebelum salah satu regulasi itu dijadikan alat untuk menangkapi bahkan membunuh orang yang tak bersalah, alangkah baiknya pemerintah mengevaluasi kinerja badan intelijen kita. Evaluasi harus dimulai dari siapa pelaku atau tokoh intelektual dibalik penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Intelijen juga harus mengungkap siapa pelaku dan dalang penganiayaan para pemuka agama.

Pada peristiwa Mako Brimob dan Bom Gereja, sangatlah jelas intelijen telah gagal mengantisipasi. Kegagalan yang harus dibayar mahal dengan korban jiwa tak bersalah. Kelalaian atau kecerobohan intelijen kita juga berakibat pada ketidaktenangan masyarakat dalam menjalankan aktifitas terutama ibadah. Muncul pula kebencian atas nama agama karena target yang diserang umumnya rumah ibadah. Dalam hal ini Islam yang paling sering disalahkan.

Intelijen harusnya dapat meminimalisir sebuah peristiwa kecuali mereka ikut dalam permainan tersebut. Intelijen kita harusnya dapat mengkalkulasi potensi serangan teror, inikan menjadi aneh ketika selang sehari gereja diserang bom keesokan harinya malah markas polisi yang diserang. Sungguh memalukan bila intelijen tidak mengetahui bahwa target selanjutnya polrestabes Surabaya. Kiranya teror bom bukan baru pertama kali terjadi apalagi ada pelaku yang sudah tertangkap sehingga tidak ada alasan intelijen tidak ada data.

Bila Perppu diterbitkan dengan kemampuan intelijen yang sangat bobrok tersebut, bisa saja rakyat Indonesia tak bersalah menjadi korban penangkapan maupun tembak densus 88. Barangkali kita perlu diingatkan dengan beberapa peristiwa masa lamapu dimana rakyat menjadi korban karena data intelijen yang salah, tidak terukur bahkan cenderung pukul rata. Sebut saja peristiwa simpang KKA Aceh Utara, talang sari, tangjung priok dan lain-lain. Karenanya yang paling krusial dan urgen dilakukan ialah pembenahan badan intelijen kita. Mengembalikan khittah intelijen sebagai alat negara bukan alat kekuasaan apalagi segelintir orang.

Aksi teror yang terjadi di Indonesia bukan baru pertama kali sehingga yang harus dibenahi biro intelijen kita. Konsekuensi dari buruknya kinerja intelijen telah kita rasakan sejak dahulu hingga kini. Jadi yang terlalu semangat menjadikan RUU anti teroris menjadi UU atau menerbitkan Perppu sebaiknya berpikir ulang. Jangan sampai negara menjadi teroris dengan regulasi yang menggunakan pasal-pasal karet, ingatlah bahwa hukum kita masih mengikat kebawah namun longgar keatas. Harus dipahami bahwa tugas negara ialah melindungi segenap rakyat Indonesia bukan malah menakutinya.

Komentar Anda

Artikel Terbaru