Apa Kabar Buku Merah

ilustrasi/sumber foto portal-islam.id
Ada dua peristiwa menarik yang baru-baru ini menyita perhatian publik. Peristiwa sekecil apapun akan menjadi besar ditahun politik, mudah viral dan subtansinya malah lenyap dalam riuhnya suara para pendukung.

Bermula dari laporan investigasi IndoLeaks, terungkaplah kasus dugaan penghilangan bukti oleh dua penyidik KPK dari unsur polri. Bukannya diproses, keduanya malah mendapat promosi jabatan. Ketua KPK belakangan malah membantah pernyataannya sendiri.

Dalam perkembangannya, kasus Buku Merah seperti bulan purnama, pernah begitu kuat namun akhirnya tenggelam. Benar bahwa banyak kasus hukum dinegeri ini yang hangat tai ayam, dan benar-benar penegak hukum kita, meminjam istilah Jokowi, Sontoloyo.

Dalam KBBI online (11/12/2018), kata ‘Sontoloyo’ berarti konyol, tidak beres, bodoh (dipakai sebagai kata makian). Dalam hal ini penulis cenderung lebih memilih makna tidak beres atau lebih beres. Toh beberapa kasus sudah mampu diselesaikan KPK.

Dalam tradisi Jawa, kata ‘sontoloyo’ dinisbatkan kepada seseorang yang menjaga bebek atau itik, mengarahkan bebek atau itik dalam mencari makan.

Nah terkait dengan kasus Buku Merah yang melibatkan petinggi polri, beberapa elit sudah menyampaikan beberapa pendapat yang tidak relevan. Sebut saja Mahfud MD yang begitu getol membela Tito tanpa dasar dan sebaliknya menuduh tim IndoLeaks tidak valid dalam investigasinya.

Pihak IndoLeaks menantang pihak-pihak yang tidak percaya atau bahkan menganggap laporan jurnalistics investigastion IndoLeaks bohong. Tim IndoLeaks sudah sangat siap dengan segala kemungkinan yang akan menimpa mereka, termasuk dituntut secara hukum.

Sayangnya pihak polri maupun KPK seolah membantah tanpa dalil, tidak ada usaha serius guna menindaklanjuti laporan IndoLekas. Sebaliknya membiarkan ‘bola’ liar Buku Merah kesana kemari, hingga memunculkan polemik.

Kini nasib laporan IndoLeaks hanya menjadi masa lalu, mulai dilupakan seiring munculnya kasus-kasus lain yang lebih popular di media massa. Kasus Meikarta, dan belakangan muncul kasus intelijen yang diduga terlibat dalam fitnah terhadap Muhammad Rizieq Shihab.

Buku Merah mulai dilupakan, padahal kasus ini patut diperjelas. Kalaupun laporan IndoLeaks sebuah kebohongan, maka mereka harus dipidana karena telah mencemarkan nama baik polri dan KPK.

Namun bila laporan mereka valid dan benar, maka rasa keadilan publik telah dicurangi. Itu artinya penegakkan hukum kita sudah sontoloyo. Sejarah akan mencatat, negeri  ini tak tegas bila yang melanggar hukum para penegak hukum.

Publik patut mempertanyakan nurani para penegak hukum, kita berharap panglima tertinggi menggunakan otoritasnya. Tapi sayang, Presiden seperti membiarkan. Presiden seolah bermain aman, tak berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran.

Padahal, Buku Merah menjadi ujian integritas rezim ini. Sekaligus pembuktian semboyan para penegak hukum kita yang berambisi menegakkan hukum tapi pada aplikatifnya nol besar. Hukum, kita masih mengikat kebawah dan tumpul keatas.

Lihatlah bagaimana kasus Novel Baswedan yang hingga kini tak berujung. Rezim ini semakin tak bisa diharapkan, penegakkan hukum cenderung tebang pilih. Bila tak ingin dianggap begitu, Jokowi harus berani mengungkap kasus Buku Merah.

Bila kasus yang begitu terang tak mampu dan tak mau diungkap, konon lagi kasus-kasus yang samar seperti KTP-El yang belum mampu mengungkap aktor utama.

Padahal, kasus KTP-El akan mempengaruhi hasil pilpres dan pileg. Bila data kependudukan tidak benar, maka penyalahgunaan akan berimbas pada kualitas demokrasi kita.

Kasus Buku Merah harus segera diusut hingga menyentuh rasa keadilan publik. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berhak mengetahui kinerja para elitnya yang digaji dengan uang rakyat. Bila elit seenaknya mempermainkan hukum, bangsa ini akan menjadi bangsa sontoloyo.

Bagaimana bangsa ini akan mempertanggungjawabkan masa depannya pada generasi penerus. Bagaimana bangsa ini akan menarasikan masa lalunya yang dipenuhi kebohongan pada generasi mendatang.

Kita patut kecewa dengan tak diusutnya kasus Buku Merah. Ingat, seorang Kapolri itu bawahan langsung Presiden. Bila Presiden diam saja, maka wajar kita pun kecewa dengan sikap presiden. Lalu apa yang bisa kita lakukan?

Melakukan revolusi bukanlah cara bijak, apalagi kita masih punya melakukannya dengan cara yang lebih ringan. Selain itu, revolusi berpeluang menciptakan korban jiwa, harta bahkan kekalahan bangsa ini dalam berdemokrasi.

Secara konstitusi kita diberi peluang untuk mengakhiri sandiwara politik ini dengan pemilu. Kita yang harus sadar bahwa apa yang terjadi dalam kasus Buku Merah bukanlah hal sepele. Pihak Indoleaks pun tak main-main, kita patut apresiasi kerja keras mereka yang ingin bangsa ini menegakkan kebenaran.

Kita kemudian patut mengapresiasi kinerja mereka dengan terus menyuarakan sehingga publik tak lupa. Skenario membuat publik lupa adalah cara yang selama ini dilakukan. Kita harus melawannya.

Tak ada ruang untuk sebuah kecurangan, negeri ini bukan milik politisi, bukan pula milik Presiden akan tetapi negeri ini adalah titipan dari generasi yang akan datang. Ayo lawan dengan pemilu, jangan pilih mereka lagi
Komentar Anda

Artikel Terbaru