Ketika Intelektualitas di Gilas Elektabilitas

Dok: pixabay.com
Oleh Don Zakiyamani
Ketua Umum JIMI (Jaringan Intelektual Muda Islam)

Demokrasi telah mereduksi intelektualitas, padahal demokrasi produk intelektualitas. Setidaknya begitu fakta yang kita dapati selama perhelatan demokrasi di Indonesia. Negeri yang dibangun dengan intelektualitas namun akhirnya rela dikangkangi elektabilitas. Mirip smartphone yang diciptakan guna mencerdaskan user namun dominan yang terjadi malah sebaliknya.

Berkali-kali kita poles, dempul, bahkan menggunakan cat agar demokrasi kita tampil menawan. Sayangnya, tampilan demokrasi tak diiringi dengan 'mesin' yang berkualitas. Demokrasi sering lupa entitas dan identitasnya, dampaknya demokrasi kita cenderung menjadi alat pelegalan segala kebodohan diatas muka bumi ini.

Demokrasi halal menarasikan kelompok penganut agama mayoritas sebagai kelompok intoleran, kelompok radikal, bahkan dianggap diskriminasi bila menjalankan apa yang mereka percayai. Kelompok mayoritas dibolehkan mengalahkan dengan argumen menghormati yang minoritas, sementara minoritas diberi kebebasan bahkan halal menghina.

Bahkan untuk menghukum seorang minoritas yang menghina dibutuhkan jutaan orang dan milyaran uang, kasus Ahok adalah bukti betapa konsep toleransi hanya berlaku bila minoritas merasa diganggu. Sebaliknya bila mayoritas yang diusik bahkan dituduh radikal, tak perlu waktu lama dan biaya mahal untuk menghukumnya. Demokrasi kita telah kehilangan arah, pemimpin seperti 'supir' Maha Benar.

Padahal, negeri ini dibangun dengan intelektualitas serta melalui musyawarah mufakat bukan dengan sontoloyo. Paradoks yang terjadi bukanlah tanpa by design, kelihatan sekali dilakukan secara terstruktur dengan planning terukur. Bukan insidentil, salah satunya survei LSI Denny JA yang diikuti pernyataan BIN soal penceramah terindikasi radikal. Bila pengurus negara dan intelektual sudah bergabung membentuk opini, masyarakat awam pastilah terpengaruh.

Dalam hal memilih pemimpin juga terjadi pengopinian yang kuat. Misalnya tafsir kata 'merakyat', diksi ini direduksi dengan seorang pemimpin yang  berpakaian ala rakyat namun kebijakan mengikuti arahan konglomerat. Lagi-lagi demokrasi kita dikendalikan kelompok minoritas, kelompok rente yang dengan uangnya bisa mengobok-ngobok konstitusi negara. Merakyat ditafsirkan begitu visual namun kehilangan kontekstualnya.

Bagi negeri ini intelektualitas hanya sebuah kata yang disematkan kepada pengikut penguasa. Dalam ini uang dan jabatan politik, penguasa sejati bangsa ini yang saban hari mereduksi nilai-nilai demokrasi. Koalisi pemilik uang dan jabatan politik telah memporak-porandakan tatanan kehidupan berbangsa.

Beberapa diksi ditafsirkan sepihak oleh penguasa dan dijalankan para 'buruh' hukum. Hasilnya, seseorang bisa menjadi tersangka atau minimal rusak reputasinya hanya karena tafsir tunggal tersebut. Dengan demikian, negeri kita yang harus terus meningkatkan intelektualis, dalam praktikknya memilih elektabilitas. Tak peduli pemilih waras atau tidak, yang terpenting bisa terpilih.

Padahal, pemilih merupakan variabel penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Selain soal data yang masih bobrok, kualitas pemilih harusnya ditingkatkan bukan sebaliknya. Para pendiri bangsa merumuskan sila ke-4 bukan tanpa pikir, bukan pula tak menghargai rakyat namun mereka percaya bahwa perwakilan merupakan cara memilah antara intelektualitas dan elektabilitas.

Bila intelektualitas bisa dikalahkan elektabilitas, ilmu sulit berkembang, konon lagi kepemimpinan baik, jauh panggang dari api. Jangan-jangan nantinya Ketua MUI bahkan imam shalat ditentukan suara terbanyak. Semua serba suara terbanyak, dan bila gangguan jiwa mayoritas di negeri ini, bisa dibayangkan bagaimana pemimpin yang terpilih. Semoga kita tidak ikutan gila dengan keputusan-keputusan yang tidak waras tersebut.

Komentar Anda

Artikel Terbaru