Yang Waras Tak Pilih Jokowi?

Foto:Antara/ Jokowi
Oleh Don Zakiyamani

Pendataan orang gila (tidak waras) sebagai pemilih memunculkan pertanyaan besar, apa subtansi pendataan tersebut? Sementara data tidak sinkron antara mendagri dan KPU hingga kini belum jelas dan belum selesai. Kita berharap KPU tidak melakukan kegilaan dengan mengurusi data orang gila.

Harusnya pemilih ditingkatkan kualitasnya menjadi pemilih cerdas. Jhon Brennan misalnya mengusulkan epistokrasi agar kualitas demokrasi semakin baik. Pemilih diseleksi sehingga hanya pemilih cerdas yang bisa memilih. Aneh bila kita malah menurunkan kualitas pemilih padahal akan berimbas pada kualitas pemilu sekaligus demokrasi kita.

Pendataan orang gila sebagai pemilih seolah KPU ingin lepas dari tanggung jawab terkait data tak sinkron. Belum lagi soal KTP ganda yang dimiliki warga yang menurut mendagri masih jutaan. Kalau memang KPU ingin meningkatkan kualitas pemilu, persoalan pendataan tak sinkron dan KTP ganda harus diselesaikan. Selain itu, pendidikan bagi pemilih terus dilakukan bukan malah mengurusi orang gila.

Secara pembiayaan, pendataan orang gila menambah beban operasional KPU. Dan subtansinya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Publik mempertanyakan kewarasan KPU yang melakukan pendataan orang gila, sementara data pemilih normal saja belum diperbaiki dan cenderung mengarah pada pencideraan demokrasi.

Ketika mendagri mengungkapkan masih jutaan KTP ganda, dan sebelumnya 31 juta data pemilih tak sinkron, harusnya KPU sadar bahwa peluang kecurangan begitu besar. KPU jangan sampai menjadi alat bagi kecurangan yang akan menciderai demokrasi kita. KPU tidak boleh ditunggangi kepentingan pilpres dan pileg, KPU harus independen.

Publik sampai saat ini terus bertanya, siapa yang mendorong KPU untuk begitu semangat mendata pemilih orang gila. Publik patut menduga KPU dibawah arahan penguasa saat ini. Faktanya penguasa tidak melarang apa atau mempertanyakan subtansi pendataan orang gila sebagai pemilih. Pemilih gila bisa menjadi celah kecurangan pemilu 2019. Kita tak berharap KPU melakukan ini karena suara inkumben dalam posisi kalah, sehingga muncul anekdot, yang waras tak mau pilih Jokowi.

Kita berharap itu tidak benar, jika itu benar, maka kita bakal memiliki presiden yang ditentukan oleh yang tak waras. Akhirnya negeri ini bakal gila pada waktunya.

Komentar Anda

Artikel Terbaru